Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan nasib dari usulan Jalan Ali Sadikin yang dilayangkan oleh lembaga legislatif kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut dia, usulan tersebut sudah dilayangkan kepada Pemprov DKI Jakarta jauh sebelum perubahan nama 22 ruas jalan, yakni sejak 2021.

Baca Juga: Untuk Cegah Polarisasi Bukan Duetkan Anies dengan Ganjar, Tapi Pasangkan dengan Puan

"Di rapat paripurna istimewa HUT DKI Jakarta 2021, kami meminta jalan yang dari sebelahnya BI itu terus sampai Kebon Sirih jadi Ali Sadikin karena lurusan-nya dari Tugu Tani kan itu Usman Harun dan Angkatan Laut juga," kata Prasetyo di sela inspeksi mendadak di Kepulauan Seribu, Kamis (30/6/2022).

Selain nama jalan, Prasetyo saat itu menyarankan agar nama Ali Sadikin diabadikan di Gedung Blok G Pemprov DKI Jakarta dengan nama Graha Ali Sadikin, Pendopo Ali Sadikin, atau Beranda Ali Sadikin.

Dia menyebutkan, Gubernur Anies Baswedan saat itu juga sudah berencana mengabulkan permintaannya. Namun, sampai sekarang belum juga direalisasi. Prasetyo menyatakan, dirinya bukan tidak suka dengan nama-nama jalan tersebut. Namun, karena pemberlakuan atau penetapan nama-nama jalan itu tidak melalui konsultasi dengan DPRD.

"Masa kita enggak kasih penghormatan kepada gubernur yang punya jasa besar terhadap Jakarta, malah yang muncul lain-lain," ujarnya.

Selain itu, Prasetyo juga menyebutkan, seharusnya Pemprov DKI mempertimbangkan aspek historis dari jalan-jalan terdahulu yang diubah itu, mengingat tak sedikit dari jalan-jalan tersebut yang memiliki aspek historis seperti Jalan Bambu Apus dan Jalan Warung Buncit.

"Kan di jalan yang sebelumnya, kenapa dinamakan seperti itu pasti ada sejarah dibaliknya," tuturnya. Selain itu, penetapan nama baru itu juga tidak menerapkan kajian mendalam mengenai wilayah bersejarahnya tokoh tersebut sehingga akhirnya banyak yang meleset.

Selanjutnya, kata Prasetyo, pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada pihak yang bertanggung jawab atas ide tersebut karena masyarakat dibuat kerepotan untuk mengurus dokumen pribadi. Terlebih pada sektor usaha yang otomatis membutuhkan biaya besar.

"Bukan saya tidak suka dengan nama jalan tersebut ya, tetapi apakah gubernur enggak mikir ya KTP, rekening koran, izin usaha, semuanya kan berubah semua," katanya.

Pihaknya berniat memanggil yang punya ide untuk perubahan nama-nama jalan itu. "Masyarakat kalau mau mengadu boleh, akan saya terima dan akan dicarikan solusi terbaiknya bersama Pemprov DKI," kata politisi PDI Perjuangan itu.

• ·Pencuri Hand Sanitizer di Transjakarta Akhirnya Tertangkap
• ·Gibran Pakai Baju Adat Betawi Jelang Dilantik Jadi Wapres, Begini Filosofi dan Maknanya
• ·Charnic Capital (NICK) Caplok 99,8% Saham PT Energindo Nusantara, Segini Nilainya
• ·Tanda Tangani PKS, Baznas RI dan Cordoba Ajak Masyarakat Bersedekah Al
• ·Temui Polri, Amnesty International Desak Usut Tuntas Ricuh 22 Mei
• ·FOTO: Mengintip Dapur Konsumsi Atlet PON 2024 di Aceh
• ·Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Kemenag 2024 Kapan? Berikut Informasinya
• ·Saran Resepsionis untuk Tamu Hotel: Jangan Terlambat Saat Check In
• ·Kemendikbudristek Dorong Pemda Evaluasi Penyelenggara PPDB Setiap Tahunnya
• ·Yang Wajib Kamu Ketahui Penyakit Pascabanjir
• ·Mengenal 2 Hotel di Indonesia yang Masuk 50 Terbaik di Dunia
• ·Brightspot Market Bisa Jadi Sumber Inspirasi Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
• ·16 Negara Belajar Pertanian Kopi dan Kakao Berkelanjutan di Indonesia
• ·Perang Dagang AS
• ·Kembali Menjabat sebagai Menteri Pertanian, Amran Optimistis Capai Swasembada Pangan
• ·Rekomendasi Posisi Bercinta buat Wanita yang Susah Orgasme