JAKARTA,quickq苹果手机版 DISWAY.ID-- Pengamat hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyambut positif niat baik Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberantas korupsi selama kepemimpinannya.

Abdul menilai bahwa pemberantasan korupsi sejatinya sudah menjadi kewajiban tiap kepala pemerintahan. 

BACA JUGA:Luar Biasa! Di Tengah Hujan Deras, Prabowo Pimpin Parade Senja di Magelang

BACA JUGA:Respons Positif CSIS Atas Kabinet Prabowo: Kementerian Punya Portofolio Lebih Khusus

Artinya, pejabat yang diduga melakukan korupsi harus segera ditindak, tanpa kompromi.

"Yang penting harus diimplementasikan pada program-program kerja pemerintahan, jika ada indikasi melakukan korupsi harus  langsung diproses pidana," ujarnya kepada awak media, Jumat, 25 Oktober 2024.

Tak berhenti di situ, Abdul juga mendorong Prabowo segera menuntaskan kasus korupsi yang sudah bertahun-tahun jalan di tempat tanpa ada kepastian penyelesaiannya.

Salah satunya, kasus payment gateway Kemenkumham. Mangkrak hampir 10 tahun, dan tersangkanya pun masih melenggang bebas.

BACA JUGA:Prabowo Diminta Fokus Atasi Turunnya Kelas Menengah, Ini Kata Ekonom Senior INDEF

"Siapapun yang terbukti atau ada indikasi buktinya harus diproses hukum,  terutama diprioritaskan untuk menghindari dan mengembalikan kerugian negara berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan," tuturnya.

Kasus payment gateway Kemenkumham kembali mencuat usai eks Wamenkumham Denny Indrayana di situs miliknya, menyinggung status tersangka yang disandangnya akan genap berusia 10 tahun, pada Februari 2025.

Pada Maret 2023, Andi Syamsul Bahri, sang pelapor dugaan korupsi itu sempat mengeluhkan perkembangan kasus yang jalan di tempat. Tetapi, hingga sekarang belum juga ada tanda-tanda kelanjutan dari perkara tersebut.

Abdul Fickar pun menyarankan bagi pihak yang merasa tidak puas dengan kondisi itu, untuk mengajukan gugatan praperadilan. Aar kasus itu bisa kembali bergulir penanganannya.

BACA JUGA:Prabowo Diminta Fokus Atasi Turunnya Kelas Menengah, Ini Kata Ekonom Senior INDEF

• 1
• 2
• »

• ·PDN Diretas dan Lumpuhkan Pelayanan Publik, Imigrasi Enggan Salahkan Pihak Lain
• ·Anies Beberkan Kriteria Menteri Kabinet Anies Baswedan
• ·4 Kelompok Relawan Erick Thohir Deklarasikan Dukung Prabowo
• ·5 Cara Menghilangkan Karang Gigi Secara Alami, Bersih Anti Mahal
• ·BPH Migas Bakal Percepat Program BBM Satu Harga di Wilayah 3T
• ·Apa yang Harus Dilakukan saat Paspor Hilang di Luar Negeri?
• ·Kiat Olahraga untuk Pekerja Kantoran: Tubuh Bugar, Kerja Makin Cuan
• ·Jokowi Tegaskan Evaluasi Debat Ditujukan Pada Ketiga Paslon Capres dan Cawapres
• ·Korlantas Polri: Tidak Ada Jejak Rem di TKP Kecelakaan Bus PO Putera Fajar di Subang
• ·Jokowi Resmi Berhentikan Firli Bahuri Sebagai Ketua KPK
• ·Mertuaku Lansia Lincah, Anak dan Menantunya Sampai Kalah!
• ·Papa Nov Menghilang, KPK Siapkan Status DPO untuk Novanto?
• ·Penuturan Satu
• ·Resmi! Jokowi Buka 2,3 Juta Lowongan CASN 2024 Terbaru, Honorer
• ·Perjalanan Jamu hingga Jadi Warisan Budaya Takbenda Dunia
• ·TKN Sebut Tidak Ada Unsur Politik Pada Kegiatan Gibran di CFD Lalu