JAKARTA,quickq是干什么用的 DISWAY.ID- Kebijakan anggaran makan siang gratis sebesar 71 triliun yang disetujui oleh Presiden Jokowi dan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo - Gibran mengundang banyak kritik, baik dari masyarakat maupun dari pakar ekonomi.

Kebijakan prematur ini diperkirakan akab menimbulkan masalah baru untuk APBN 2025 mendatang. 

BACA JUGA:Banggar DPR Setuju Anggaran Program Makan Bergizi Prabowo Rp71 Triliun

BACA JUGA:Jokowi Cemas Turbulensi Politik Bisa Ganggu Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, program makan siang gratis ini pada dasarnya hanya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Apalagi kalau dilihat secara kebutuhan, jumlah Rp 71 triliun itu terbilang fantastis dan hampir sama dengan anggaran kebutuhan Ibu Kota Nusantara.

"Kalo menurut saya multiplier effect kebijakan ini hanya berdampak jangka pendek dan tidak beda jauh dengan bantuan sosial," kata Esther dalam keterangannya pada Selasa 25 Juni 2024.

Menurut Esther, program makan bergizi gratis itu tidak memberikan solusi baru bagi akar permasalahan, dan tak membantu Indonesia mewujudkan visi Indonesia emas. 

BACA JUGA:Kompak Tim Prabowo dan Sri Mulyani Tampil Bersama: Tegaskan Komitmen Defisit APBN di Bawah 3%

BACA JUGA:Prabowo: Selamat Ulang Tahun Bapak Presiden Jokowi

"Untuk bisa mewujudkan Indonesia generasi emas adalah penguatan sumber daya manusia," imbuh Esther.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad. Menurut Tauhid, dana anggaran Rp 71 triliun ini berpotensi untuk menambah akumulasi hutan negara Indonesia.

"Jadi memang ada risiko ketika anggaran ini dimunculkan. Yang saya lihat dari PPKM dengan apa yang disampaikan bu Menteri, tampaknya ada upaya optimalisasi dari defisit. Kalo kemarin batas defisitnya sekitar katakanlah 2.45 sekarang udah jadi 2.82 persen dari Pajak Domestik Bruto (PDB), berarti itu ada tambahan 40 sampai 50 triliun Rupiah dari defisit, jadi ingin maksimalin defisit ya dari PDB," papar Tauhid.

"Tapi risikonya akumulasi utang kita totalnya akan bertambah, karena di tahun 2024 kita sudah berhasil di bawah 2.3 persen PDB, jadi kalau kita lebarkan defisitnya jadi 2,82 persen ya utang kita nambah," tutupnya.

• ·Tourism Australia dan Dwidaya Tour Berkolaborasi Perkuat Promosi Wisata di Indonesia
• ·KPK Periksa Kabag Sekretaris Badan Anggaran DPR RI, Kasusnya Soal Ini
• ·Tegas! Megawati Minta Cakada PDIP Berani Lawan Intimidasi saat Pilkada 2024
• ·Bertarung di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Pengin Banget Dipanggil 'Bang Emil'
• ·Perpanjang PSBB, Anies Bolehkan Makan di Tempat hingga Pukul 20.00 WIB
• ·Prudential Syariah Perkuat Inklusi Keuangan Syariah di ASEAN, Fokus Proteksi Perempuan dan UMKM
• ·PP Presisi Lakukan Pergantian Direksi dan Komisaris, Ini Susunan Lengkapnya!
• ·ICP Turun Jadi US$65,29 per Barel, Ini Deretan Penyebabnya
• ·Tersangka Mutilasi Ciamis Dicek Kejiwaannya, Kepolisian Ungkap Perilakunya
• ·Isu Akuisisi J Resources Mencuat, Manajemen DOID dan PSAB Angkat Bicara
• ·PNM Dukung Penuh Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Besutan OJK
• ·Fokus pada Keberlanjutan dan Kinerja Finansial, RUPST Modernland Realty Rombak Jajaran Komisaris
• ·Luncurkan Buku ke
• ·KPK Segera Limpahkan Berkas Taufik Kurniawan ke Penuntutan
• ·Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan Hadiri Penutupan Muktamar PKB di Bali Besok
• ·Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan Hadiri Penutupan Muktamar PKB di Bali Besok