Warta Ekonomi,quickq加速器官网地址 Jakarta -

PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (SBMA) menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp4 per saham kepada para pemegang saham, menyusul kinerja keuangan yang mencatat laba bersih sebesar Rp13,36 miliar pada tahun buku 2024. Keputusan ini disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Rabu (4/6/2025) lalu.

Dari total laba bersih tersebut, sebesar Rp3,72 miliar dialokasikan untuk dividen final, sementara sisanya dimasukkan sebagai cadangan perusahaan. Jadwal pencatatan pemegang saham yang berhak menerima dividen ditetapkan pada 18 Juni 2025, dengan pembayaran dilakukan pada 8 Juli 2025.

Dalam rapat yang dihadiri pemegang saham mewakili 74,59% saham beredar, seluruh agenda RUPST disetujui secara mufakat. 

Baca Juga: SBMA Pacu Laju Penjualan Gas, Laba Melesat di Awal 2025

Salah satu agenda penting adalah perubahan susunan direksi. Carsen Finrely resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Independen. Jabatan Direksi kini diisi oleh Rini Dwiyanti (Direktur Utama), Welly Sumanteri (Wakil Direktur Utama), dan Julianto Setyoadji (Direktur Operasional).

Selain itu, SBMA juga menyetujui sistem remunerasi baru untuk direksi dan komisaris, dengan plafon maksimal kolektif sebesar 1,5% dari pendapatan Perseroan. Penetapan honorarium akan berbasis kinerja dan kapasitas keuangan perusahaan.

Menanggapi pertanyaan pemegang saham terkait pengaruh proyek kilang RDMP Balikpapan terhadap penjualan gas industri, manajemen menyebut aktivitas proyek tersebut memang menurun di akhir 2024. Namun, SBMA menyatakan tetap stabil karena telah melakukan diversifikasi ke sektor lain.

Baca Juga: Laba Bersih SBMA Melonjak 182 Persen di 2024, Didorong Ekspansi Infrastruktur dan Permintaan Gas

“Kami sudah mengantisipasi perubahan ini. Selain sektor migas, kami juga mulai menjajaki sektor kesehatan sebagai pasar baru,” kata direksi SMBA dalam keterangannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Sabtu (7/6/2025).

RUPST turut memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2025.

Langkah-langkah strategis ini menunjukkan arah perusahaan untuk tetap menjaga stabilitas operasional di tengah dinamika proyek besar nasional, sekaligus memperluas portofolio sektor yang dilayani.